Komitmen Pemerintah guna Membasmi Korupsi Diragukan Jika PP Remisi Direvisi

Diskusi "RPP Warga Binaan untuk Siapa?" di Sekretariat ICW, Jakarta,
Kamis (1/9/2016) (Foto: Kompas.com)
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Biro peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi( Rasamala Aritonang mempertanyakan kontrak pemerintah, khususnya Kementerian peraturan dan HAM (Kemenkumham) terkait pemberantasan korupsi.

Ini disebabkan munculnya wacana revisi tertib Pemerintah (RPP) No. 99 th 2012 yg menciptakan urusan remisi, termasuk juga terhadap terpidana kejadian korupsi.

"Usulan pemerintah tertera terang pro-koruptor sebab berikan kesempatan supaya mereka lebih langsung ke luar penjara," papar Rasamala lalu diskusi "RPP masyarakat Binaan bagi Siapa?" di Sekretariat ICW, Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Menurut Rasamala, pada draf revisi PP, syarat-syarat guna koruptor memperoleh remisi, ampunan bersyarat, dan asimilasi lebih enteng di bandingkan dgn yg diatur pada PP nomer 99/2012.

Koruptor pula dapat meraih tiga hingga empat kali remisi tatkala setahun bersama gampang, lantaran tidak adanya janji jadi justice collaborator.

Hal ini ditambah dgn adanya banyaknya kelepasan ke luar penjara, seperti perlop mengahdiri keluarga, libur menjelang bebas, dan kelepasan bersyarat sampai empat bulan.

"Dihapusnya kata sepakat JC dekat RPP mempertaruhkan keuntungan pada koruptor yg kembali menjalani vonis, tutur Rasamala.

Selain itu, Rasamala menakutkan adanya potensi keengganan tersangka tindak pidana korupsi pada bekerja persis membongkar aktor terkait.

"Ini mendorong tersangka malas bekerja identik bersama abdi negara penegak peraturan pada membongkar dan menjerat aktor yang lain, tutur Rasamala.

Rasamala menuturkan, pengamatan negeri terhadap memberantas korupsi dengan cara lengkap susah berjalan bila RPP ini disahkan.

Menurut Rasamala, usaha pemberantasan korupsi yg dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi bakal sia-sia waktu koruptor mendapati tidak sedikit remisi diwaktu di lapas.

"Ketika hulunya melaksanakan cara luar natural, tapi didiskon di bidang hilir, ini kan menjadi urusan. tak ketemu orakel negeri bagi memberantas korupsi," papar Rasamala.
Previous
Next Post »